raperda

DPRD Rembang Setujui Pembahasan 6 Raperda Non-APBD

Pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rembang, Rabu (20/11). Raperda tersebut terdiri dari tiga usulan Bupati Rembang dan tiga inisiatif dari DPRD. Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menjelaskan tiga Raperda usulan Bupati mencakup Raperda Rencana Pembangunan

DPRD Rembang Setujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 beserta rekomendasinya. Penandatanganan persetujuan ini dilakukan antara Bupati Rembang dan pimpinan DPRD Rembang di ruang paripurna DPRD, Senin (22/7). Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten

Bupati Rembang Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Bupati Rembang, H.Abdul Hafidz, Selasa siang (16/6), menyampaikan Pengantar Nota Keuangan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Pembacaan nota pengantar disampaikan dalam Rapat Paripurna I, di lantai 2 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Bupati Hafidz Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, Selasa (2/7), sampaikan pengantar nota keuangan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018. Penyampaian nota disampaikan dalam rapat paripurna rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rembang. Bupati mengatakan